Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi dibubarkan Presiden Jokowi
brti dibubarkan jokowi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi dibubarkan Presiden Jokowi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjadi salah satu lembaga negara yang resmi dibubarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Pembubaran lembaga negara nonstruktural dilakukan atas alasan efektivitas dan efisiensi.

Keputusan pembubaran lembaga yang mengurusi tentang telekomunikasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang diteken pada 26 November 2020.

“Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional, perlu membubarkan 10 (sepuluh) lembaga nonstruktural,” demikian bunyi salah satu poin Pepres yang ditandatangani Jokowi seperti dikutip daru laman Liputan6.com.

Ada 10 lembaga negara yang dibubarkan dan salah satunya adalah BRTI ini, pelaksanaan tugas dan fungsinya setelah itu akan dipindahkan ke kementerian terkait (kemkominfo). Begitu juga dengan pendanaan, aset, dan arsip yang dikelola oleh kementerian terkait.

👉 TRENDING:  Kini Investor Asing Diperbolehkan Mencari Harta Karun di RI

Tak hanya itu, jika ada perselisihan antar penyelenggara telekomunikasi, BRTI juga berfungsi untuk melakukan pengendalian.

10 Lembaga Negara yang Dibubarkan Jokowi

Presiden jokowi resmi bukarkan 10 lembaga negara

Adapun 10 lembaga yang dibubarkan tersebut antara lain:

  1. Dewan Riset Nasional, yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2005
  2. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 tahun 2006
  3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 27 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 tahun 2009
  4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, yang dibentuk dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2014
  5. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 50 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia
  6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional, yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 8 tahun 2016
  7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1996
  8. Komisi Nasional Lanjut Usia, yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 tahun 2004
  9. Badan Olahraga Profesional Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015
  10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018.
👉 TRENDING:  Kini Investor Asing Diperbolehkan Mencari Harta Karun di RI

Tugas Baru Kemkominfo

Setelah dibubarkan tugas dan fungsi BRTI akan dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai kementerian terkait yang mengatur mengenai telekomunikasi.

“Pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini,” demikian salah satu bunyi pasal dalam Pepres yang ditandatangani Jokowi tersebut.

BRTI sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 tahun 2018 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi. (sumber: Liputan6.com)