Makalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi dalam layanan publik
Makalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi dalam layanan publik
Makalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi dalam layanan publik

Makalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi dalam layanan publik

Berikut ini adalah materi Makalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi dalam layanan publik yang disusun oleh: Wa Yasri.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. serta sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan judul “Peranan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik”. Adapun penulisan makalah ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai yang diharapkan berberkat bantuan dari Rekan-Rekan terutama Dosen Pengajar.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan sumbangan pikiran, pendapat serta saran – saran yang berguna demi penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Kendari, 09 April 2015

Penulis

 

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………
A. Latar Belakang………………………………………………………………….
B. Manfaat dan Tujuan……………………………………………………………

BAB II PEMBAHASA……………………………………………………………
A. Peranan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik…………………………
B. Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik………………
C. Dampak Positif Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik…..
D. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik………………….
E. Pemecahan Masalah Pemanfaatan Peranan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik…………………………………………………………….
F. Dukungan Teknologi Informasi Untuk Pelayanan Publik…………………..
G. Infrastruktur Teknologi Informasi…………………………………………..

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………
A. Kesimpulan………………………………………………………………….
B. Saran…………………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………

 

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Teknologi informasi semakin memainkan peran yang signifikan dalam pelayanan publik saat ini. Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya birokrasi tata persuratan, semakin mudahnya akses informasi dari satu titik ke titik lainnya. Tentu saja, teknologi informasi tidak akan sedemikian besar kontribusinya bagi perkembangan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah jika peran sumber daya manusia tidak dioptimalkan.
Penggunaan teknologi informasi tidak terlepas dari peran perangkat komputer dan teknologi komunikasi. Kedua perangkat ini dapat dikatakan sebagai jantung teknologi informasi. Sejak 1990an perangkat komputer telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. RUMUSAN MASALAH

Apa saja yang menjadi peranan teknologi informasi terhadap pelayanan publik?
Dampak apa yang terjadi pada teknologi informasi pada pelayanan publik?
Bagaimana perkembangan teknologi informasi pada pelayanan publik?
Bagaimana dukungan teknologi informasi terhadap pelayanan publik?

C. MANFAAT DAN TUJUAN
Adapun manfaat dan tujuan dari peranan teknologi informasi terhadap pelayanan publik yaitu:

Dapat membantu jalannya sistem pemerintahan dengan penggunaan teknologi secara menyeluruh
Menyelesaiakan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat
Menjadi sumber kemajuan bangsa yang sangat menentukan daya saing bangsa, dengan demikian, sektor pelayanan harus terus-menerus ditingkatkan mutunya.
Membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, transfaran dan akuntabel dan mampu meningkatkan information literacy yang baik dengan didukung oleh data dan fakta yang dibutuhkan untuk menghantarkan suatu bangsa pada keutuhan kehidupan berbangsa dan bertanah air satu.
Dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik.

 

BAB II
PEMBAHASAN

A. PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelayanan
Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP)
Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas;
3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan
Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;

👉 TRENDING:  Soal Tematik dan Kunci Jawaban Kelas 1 SD/MI Tema 2 Subtema 2 Kurikulum 2013

4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan;

Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara private untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: contracting out, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur; franchising, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan price regularity untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan privatisasi.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan.

B. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Perkembangan Teknologi Informasi adalah sesuatu yang menggembirakan. Namun perkembangan rupanya tidak lepas dari cacat yang melekat pada manusia, dan pada segala sesuatu yang keluar dari buah tangannya, terutama dalam soal pendidikan di perguruan tinggi.

Alasan penerapan TI di pola pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi ini sebenarnya sangat mulia. Sebagaimana dikutip oleh Indrajit, UNESCO telah menyatakan dengan tegas, bahwa fungsi TI adalah untuk “memenuhi kebutuhan pendidikan yang sebelumnya belum dapat terpenuhi.” (Indrajit, 2010) Walaupun begitu tantangan tetap menanti. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, sebagaimana diperjelas oleh Indrajit. Pertama, walaupun TI sangat membantu proses pembelajaran, namun paradigma yang digunakan di dalam proses pengajaran masih belum tepat, yakni jarang sekali mengkaitkan teori dengan contoh nyata kehidupan, sehingga walaupun menggunakan media TI yang canggih, namun proses pembelajaran tetap terasa kering dan abstrak.

Kedua, perkembangan TI sebagai media pembelajaran tidak berjalan searah dengan perkembangan materi pengajaran yang diberikan. Akibatnya variasi materi dan metode pengajaran tidak tersampaikan dengan baik melalui perangkat TI terkait. Ketiga, masih soal paradigma pendidikan, cara mengubah pola pembelajaran satu arah masih menjadi tantangan terbesar bagi dunia pendidikan, bahkan di institusi pendidikan yang telah menerapkan TI sebagai media pembelajaran. Dengan kata lain penerapan TI secanggih apapun tidak akan mengembangkan pola pengajaran, ketika dosen masih mendidik dengan pola satu arah. Dan keempat, kondisi geografis negara maupun daerah masihlah sangat beragam. Akibatnya distribusi penggunaan TI juga tidak merata. Terjadi kesenjangan antara pusat dan pinggir, atau antara ibu kota dan daerah. (Indrajit, 2010).

C. DAMPAK POSITIF PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Dampak Teknologi Informasi pada pelayanan publik tersebut terbagi atas 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
· Dilihat dari segi dampak positifnya yaitu :

a. Media yang dapat menghemat biaya.
Pemanfaatan teknologi informasi dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional, misalkan saja pemakaian mesin ketik, kertas, penghapus, tip-ex, proses editing, dsb yang cenderung tidak efisien. Sekarang dengan bantuan komputer kita bisa melihat hasil ketikan di layar monitor sebelum dicetak (paperless). Lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file. Makanya dahulu banyak kursus mengetik, sekarang sudah jarang kita temui kursus mengetik apalagi di kota-kota besar.

b. Internet sebagai media komunikasi
Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Media pertukaran data, dengan menggunakan email, newsgroup, ftp dan www (world wide web) / jaringan situs-situs web para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat dan murah.

c. Pendidikan
Menjadi media pendidikan, karena adanya situs-situs yang berhubungan pendidikan. Sehingga mendorong seseorang untuk kembali belajar, dan menambah wawasan yang ada.

d. Media Untuk Mencari Informasi Atau Data
Perkembangan internet yang pesat, menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Kemudahan memperoleh informasi melalui internet membuat para pelaku IT tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

e. Perdagangan
Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran/penjualan. Seperti, pengiriman barang melalui paket.

f. Agama
Adanya situs-situs rohani,dapat menambah iman serta pengetahuan manusia tentang agama.
·Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi yaitu :

a. Perjudian
Meluasnya perjudian dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya.

b. Kecanduan
Situs-situs dan Game online tertentu, dapat membuat seseorang kecanduan, kecanduan itupun dapat mengakibatkan pengguna menghabiskan uang hanya untuk melayani kecanduan tersebut.

c. Pornografi dan kekerasan
Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela.Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak.

👉 TRENDING:  Perhitungan waktu antara daerah yang satu dan lainnya didasarkan pada, selisih

d. Pengambilan Data secara Paksa
Hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang IT,untuk mengambil data dari seseorang /Instansi yang berisi data penting dari Orang tersebut / Instansi terkait (Hacker).

D. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan publik. Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dapat membantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut di atas. Pelayanan publik yang prima ke depan bukan sekedar mengikuti trend global melainkan merupakan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.

Secara internal kelembagaan penerapan dan pengembangan TI menjadi tulang punggung sistem tata kelola pemerintahan menuju good governance yang transparan dan akuntabel. Efisiensi akan banyak dicapai melalui pemanfaatan TI tanpa harus merusak nilai-nilai kemanusiaan. Justru sistem TI yang dikembangkan harus mampu mengangkat harkat dan nilai-nilai kemanusiaan dengan terciptanya layanan publik yang lebih bermutu dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia di dalam zaman global dan kompetitif ini.

TI yang dikembangkankan harus menuju terwujudnya sistem terpadu yang dapat membangun konektivitas antar komponen yang ada sehingga menjadi lebih dinamis dan lincah bergerak dalam mengadakan komunikasi guna memperoleh dan meraih peluang-peluang yang ada untuk pengembangan karakter di Indonesia. Sudah barang tentu semua ini harus diikuti oleh kesiapan seluruh komponen sumber daya manusia baik dalam cara berpikir, orientasi perilaku, sikap dan sistem nilai yang mendukung pemanfaatan TI untuk kemaslahatan manusia. Sistem informasi manajemen (keuangan, SDM, aset dan fasilitas, e-government, e-learning, e-turism) merupakan program-program yang harus dibangun secara sinergi dalam menghadapi tuntutan zaman.

Di era globalisasi peranan TI menjadi semakin penting digunakan untuk mengungkapkan data dan fakta menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan. Kontribusi TI tidak terlepas dari suatu tanggung jawab agar data dan fakta dapat dikumpulkan, dikelola, disimpan, diteliti, dibuktikan dan disebarkan agar masyarakat mendapatkan informasi penting dengan benar secara efektif dan efisien. TI pada hakikatnya adalah alat untuk mendapatkan nilai tambah dalam menghasilkan suatu informasi yang cepat, lengkap, akurat, transfaran dan mutakhir. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan dalam kontribusi TI adalah teknologi internet. Internet sebagai media informasi telah memberikan peluang bagi setiap orang untuk menyampaikan data dan fakta secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini membuka peluang baru dalam perkembangan karakter dimana data, fakta dan informasi dapat milik semua orang secara terbuka dan jujur, dengan demikian flagiatisme akan berkurang.

Membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, transfaran dan akuntabel harus mampu meningkatkan information literacy yang baik dengan didukung oleh data dan fakta yang dibutuhkan untuk menghantarkan suatu bangsa pada keutuhan kehidupan berbangsa dan bertanah air satu. Alvin Toffler dalam Powershift (buku ketiga dalam trilogi, selepas Future Shock dan The Third Wave) menggambarkan perkembangan itu sebagai revolusi yang berlangsung dalam tiga gelombang yaitu gelombang pertama munculnya teknologi pertanian, gelombang kedua munculnya teknologi industri, dan gelombang ketiga munculnya teknologi informasi yang mendorong tumbuhnya telekomunikasi. Teknologi telah mempengaruhi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga jika ‘gagap teknologi’ akan terlambat menguasai informasi, dan akan tertinggal pula untuk memperoleh kesempatan untuk maju. Informasi memiliki peran penting dan nyata, karena masyarakat sekarang sedang menuju pada era masyarakat informasi (information society) atau masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society).

Strategi pembangunan karakter dalam pelayanan publik tidak hanya menghadapi perubahan substansi data dan fakta, lebih jauh ditantang untuk menemukan bentuk pendekatan, strategi dan metode pelayan yang mampu menjawab tantangan kebutuhan bangsa pada era globalisasi dan keterbukaan informasi. Penelitian dan pengembangan pelayanan publik dalam menemukan pendekatan, strategi dan metode pelayanan yang mengakar pada kontek bangsa perlu dilakukan secara sadar dan berkelanjutan.

Pelayan publik yang prima merupakan sumber kemajuan bangsa yang sangat menentukan daya saing bangsa, dengan demikian, sektor pelayanan harus terus-menerus ditingkatkan mutunya. Fakta saat ini menunjukkan bahwa faktor kesenjangan pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu layanan. Kesenjangan mutu layanan tersebut selain disebabkan karena faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, sumberdaya manusia yang masih terbatas dan juga manajemen sistem layanan publik yang belum terpadu.

Dalam kaitannya dengan faktor tersebut di atas, penggunaan dan pemanfaatan TI sebagai daya penggerak layanan publik masih dirasakan amat rendah. Walaupun sebagian institusi/lembaga di Indonesia sudah memanfaatkan TI, terutama dalam manajemen layanan, tetapi masih dalam lingkup yang terbatas. Ketertinggalannya dalam pendayagunaan TI merupakan isu penting dalam kebijakan pembangunan Indonesia.

E. PEMECAHAN MASALAH PEMANFAATAN PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Pemanfaatan TI pada pelayanan publik merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan masalah layanan publik di Indonesia. Setidaknya pemanfaatan TI dalam layanan publik di Indonesia, akan mengatasi masalah sebagai berikut:

Masalah geografis, waktu dan sosial ekonomis Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan, daerah tropis dan pegunungan hal ini akan mempengaruhi terhadap pengembangan infrastruktur layanan publik sehingga dapat menyebabkan distribusi informasi yang tidak merata. Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TI dalam layanan publik dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya.

Akselerasi pemerataan kesempatan layanan dan peningkatan mutu layanan yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan TI, TI akan membantu kinerja layanan publik secara terpadu sehingga akan terwujud manajemen yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Secara geografis dan sosial ekonomis Indonesia, penerapan dan pengembangan TI akan menjadi tulang punggung sistem layanan publik masa yang akan datang. TI dimanfaatkan dan dikembangkan harus mampu mengangkat harkat dan nilai-nilai kemanusiaan dengan terciptanya layanan publik yang lebih bermutu dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia di era global dan kompetitif ini. Penerapan dan pengembangan aplikasi TI yang tepat dalam layanan publik merupakan salah satu faktor kunci penting untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

👉 TRENDING:  Gerakan yang paling dominan dalam senam ritmik adalah gerakan

Penyempurnaan terus dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, tuntutan desentralisasi, dan hak asasi manusia. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi TI secara baik, dan oleh karena itu Indonesia terancam digital divide (kesenjangan digital) yang semakin tertinggal terhadap negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dan sarana telekomunikasi dan informasi antara kota, pedesaan, pegunungan dan pantai, kabupaten dan provinsi bahkan antar pulau juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula kesenjangan digital di dalam negera kita sendiri.

F. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PELAYANAN PUBLIK.

Saat ini informasi yang dapat diakses oleh publik masih amat terbatas sifatnya, berupa informasi umum mengenai departemen/institusi dan belum berupa informasi yang berkaitan dengan sistem prosedur atau tata cara yang berhubungan dengan pelayanan publik. Salah satu yang menyebabkan keterbatasan ini adalah tidak adanya acuan atau panduan di tingkat nasional, seperti yang diharapkan oleh sebagian besar departemen/institusi tersebut dalam bentuk suatu kebijakan yang jelas untuk menyebarkan informasi atau data secara umum kepada publik.

Di sisi lain sebagian besar departemen/institusi melihat belum mapannya dukungan infrastruktur dan kurangtnya ketersediaan sumber dana dan sumber daya manusiayang memadai sebagai beberapa kendala yang harus diatasi sebelum pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dapat ditingkatkan. Dari sisi dampak positif akan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sebagian besar departemen/institusi lebih mengharapkan adanya peningkatan kerja organisasinya sendiri dalam bentuk meningkatnya pelayanan dan efisiensi dari birokrasi, walaupun sebagian sudah melihat adanya peningkatan dalam aspek transparansi birokrasi.

a. Pengembangan dan riset teknologi informasi
Kegiatan pengembangan yang banyak dilakukan oleh departemen/institusi pemerintah adalah pengembangan perangkat lunak. Sedangkan produk “lokal” yang sering mereka gunakan adalah masih sebatas jasa pelatihan. Sebagian besar menganggap faktor dana sebagai penghambat utama dalam pengembangan ini. Ke depan, mereka mengharapkan dukungan strategi, prioritas dan arah kebijakan riset dan strategi pengembangan tenaga ahli di bidang teknologi informasi sebagai bagian dari kebijakan nasional di bidang teknologi informasi untuk dapat meningkatkan jumlah dan mutu hasil riset di bidang teknologi informasi.

b. Evaluasi teknologi informasi
Sudah cukup banyak departemen/institusi pemerintah yang sadar akan perlunya suatu evaluasi investasi teknologi informasi sebagai bahan untuki membuat rencana ke depan. Namun, belum semuanya melihat dari kebutuhan evaluasi internal. Kendala utama yang dirasakan menghambat evaluasi pemanfaatan teknologi adalah karena hal ini belum menjadi bagian atau keharusan dari investasi teknologi informasi. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan investasi teknologi informasi, maka departemen/institusi pemerintah menganggap kriteris yang paling adalah efeksifitas dan kualitas dalam pelayanan kemudian diikuti oleh produktivitas dan pelayanan organisasi serta pemanfaatan dan utilisasi teknologi informasi. Sementara faktor efisiensi dalam mengurangi biaya operasi dan penyelenggaraan dan pengelola korporat (organisasi perusahaan) yang efektif dan baik masih belum dilihat sebagai kritel yang penting untuk dievaluasi.

Sementara itu, hampir semua departemen/institusi pemerintah menganggap peran dan dukungan pimpinan (manajemen puncak) dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan investasi di bidang teknologi informasi.

G. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI.

Kondisi perangkat keras, sebagian besar departemen/institusi pemerintah umumnya terdiri dari PC yang tampaknya telah terhubung dalam suatu jaringan lokal. Sebagian besar dari instansi ini telah memiliki hubungan ke internet melalui ISP namun demikian, interkoneksi ke internet ini masih sederhana, konfigurasinya hal ini terlihat dari kecilnya jumlah institusi yang menggunakan perangkat Network Security atau Network Management.

Dari sisi perangkat lunak, sebagian besar departemen/institusi pemerintah menggunakan aplikasi office automation seperti word processing, dll. Database management system dan aplikasi-aplikasi internet, seperti Web Publishing. Walaupun sebagian besar institusi telah menggunakan komputer untuk fungsi-fungsi yang umum ini, namun demikian masih ada institusi yang sama sekali belum memanfaatkannya.

Dari sisi pengembangan infrastruktur teknologi informasi departemen/institusi pemerintah masih banyak yang mendapatkan bantuan pihak luar dalam bentuk konsultasi pengembangan hal ini mungkin mengindikasikan masih belum memadainya kemampuan internal dalam merencanakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Lebih lanjut, sebagian besar institusi menyatakan pola pengembangan infrastrukturnya dilakukan secara terencana. Walaupun demikian, cukup banyak pula yang menyatakan pola pengembangannya disesuaikan dengan kondisi keuangan departemen. Dalam hal pengelolaan infrastruktur tersebut, mereka cukup banyak yang bekerja sama dengan organisasi pusatnya tampaknya pola “sentralisasi” masih cukup kuat disini. Suatu bentuk penggunaan informasi secara bersama-sama telah mulai dilakukan, hal ini tampak dari jawaban cukup banyak departemen/institusi. Namun demikian, kerja sama ini sebagian besar menghadapi kendalam dalam bentuk integrasi data dan integrasi aplikasi. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah belum diterapkannya standarisasi.

Dari sisi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi untuk jangka pendek, sebagian besar departemen/institusi merasakan kebutuhan akan aplikasi dan basis data sebagai kebutuhan utama diikuti oleh perangkat telekomunikasi dan akses jaringan komputer global/nasional serta integrasi dengan organisasi lain yang terkait. Sedangkan dari sisi proses/prosedurnya, yang perlu mendapatkan perhatian adalah panduan manajemen dan operasi.

 

BAB II
PENUTUP

A. KESIMPULAN.
Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam member pelayanan kepada masyarakat. Peran teknologi informasi dalam pelayanan publik diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan dan kemudahan yang tinggi. Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

B. SARAN.
Dari pembahasan diatas tentang peranan teknologi informasi dalam pelayanan publik sarannya adalah agar penggunaan teknologi informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA.

Mcleod, Raymond. Management Information System, SeventhEdition, 1998.
Shore, Barry. Instruction to Computere Information Systems, 1995.
Jogiyanto HM, Pengenalan Komputer, 1992
Jogiyanto HM, Analisis & Disain Sistem Informasi, 1999
Laudon, Kenneth C, and Laudon Jane Price (1998), Information System and the Internet, A Problem Solving Approach, 4th Eds, Sydney, Dreyden Press