Setiap tahun, pemerintah Indonesia meminta warga negara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini memang terdengar cukup familiar bagi sebagian besar orang, namun masih banyak yang belum mengetahui apa itu PBB dan bagaimana cara membayarnya.
Apa Yang Dimaksud Dengan PBB?
PBB adalah pajak yang dikenakan pada properti atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang. Pajak ini harus dibayar setiap tahun oleh pemilik properti atau bangunan tersebut. Tujuan dari PBB adalah untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah dan juga untuk mengatur pemanfaatan lahan dan bangunan di Indonesia.
Siapa Yang Harus Membayar PBB?
Setiap orang yang memiliki properti atau bangunan yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus membayar PBB. Properti atau bangunan yang dimaksud meliputi rumah, apartemen, ruko, gudang, toko, gedung, dan lain-lain.
Bagaimana Cara Menghitung Besarnya PBB?
Besarnya PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP yang tertera pada sertifikat tanah dan bangunan. NJOP sendiri ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Untuk menghitung besarnya PBB, cukup dengan mengalikan NJOP dengan persentase tarif PBB yang berlaku.
Bagaimana Cara Membayar PBB?
Ada beberapa cara untuk membayar PBB, di antaranya:
1. Melalui ATM atau internet banking bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
2. Datang langsung ke kantor PBB setempat dan membayar menggunakan tunai atau kartu debit.
3. Melalui sistem pembayaran online seperti e-Samsat.
Apa Sanksi Yang Diberikan Jika Tidak Membayar PBB?
Jika tidak membayar PBB, pemilik properti atau bangunan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Selain itu, pemilik juga tidak dapat melakukan transaksi jual beli atau melakukan perpanjangan sertifikat tanah dan bangunan.
Bagaimana Cara Mengurus PBB Untuk Properti Yang Belum Terdaftar?
Jika properti atau bangunan yang dimiliki belum terdaftar di BPN, pemilik harus mendaftarkan terlebih dahulu ke kantor BPN setempat. Setelah terdaftar, pemilik akan mendapatkan sertifikat tanah dan bangunan yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB.
Apa Yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Perubahan Atas Nama Sertifikat Tanah Dan Bangunan?
Jika terjadi perubahan atas nama sertifikat tanah dan bangunan, pemilik harus segera melakukan pengubahan data ke kantor BPN setempat. Hal ini penting dilakukan agar data terbaru dapat diakui oleh pemerintah dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan PBB.
Apa Yang Harus Dilakukan Jika NJOP Terlalu Tinggi?
Jika NJOP terlalu tinggi, pemilik dapat mengajukan keberatan ke kantor PBB setempat. Pengajuan keberatan harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Setelah itu, kantor PBB akan melakukan peninjauan ulang dan menetapkan NJOP yang baru.
Bagaimana Cara Memperoleh Informasi Detail Mengenai PBB?
Untuk memperoleh informasi detail mengenai PBB, dapat menghubungi kantor PBB setempat atau mengunjungi situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Apa Saja Kegunaan PBB?
Pajak Bumi dan Bangunan memiliki beberapa kegunaan, di antaranya:
1. Memperoleh pendapatan bagi pemerintah.
2. Mendorong penggunaan lahan dan bangunan yang lebih efisien.
3. Mengurangi spekulasi tanah dan bangunan.
4. Mendukung pengembangan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia.
Apakah PBB Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Kena Pajak?
Tidak. PBB tidak dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak karena termasuk dalam pajak lokal dan bukan pajak penghasilan.
Apakah PBB Sama Dengan Pajak Tanah?
Tidak. Pajak Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah saja, sedangkan PBB mencakup tanah dan bangunan yang dimiliki.
Apa Yang Harus Dilakukan Jika Terlambat Membayar PBB?
Jika terlambat membayar PBB, pemilik akan dikenakan sanksi berupa denda dan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Oleh karena itu, sebaiknya membayar PBB tepat waktu untuk menghindari sanksi tersebut.
Bagaimana Cara Mengetahui Besarnya PBB?
Untuk mengetahui besarnya PBB, dapat mengunjungi kantor PBB setempat atau melakukan cek online melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Bagaimana Cara Mengubah Data PBB Yang Salah?
Jika terdapat data PBB yang salah, pemilik dapat mengajukan perubahan data ke kantor PBB setempat. Pengajuan perubahan data harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
Apa Yang Harus Dilakukan Jika Terdapat Kesalahan Dalam Penghitungan PBB?
Jika terdapat kesalahan dalam penghitungan PBB, pemilik dapat mengajukan keberatan ke kantor PBB setempat. Pengajuan keberatan harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
Apa Yang Harus Dilakukan Jika Properti Atau Bangunan Sudah Tidak Dimiliki?
Jika properti atau bangunan sudah tidak dimiliki, pemilik harus segera melaporkan ke kantor PBB setempat dan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang dimiliki.
Apakah PBB Berlaku Di Seluruh Wilayah Indonesia?
Ya, PBB berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan dikenakan pada properti atau bangunan yang dimiliki di wilayah tersebut.
Apakah Pemilik Properti Harus Membayar PBB Setiap Tahun?
Ya, pemilik properti harus membayar PBB setiap tahun karena pajak ini termasuk dalam pajak tahunan.
Kesimpulan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada properti atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang. Pajak ini harus dibayar setiap tahun oleh pemilik properti atau bangunan tersebut. PBB memiliki beberapa kegunaan, di antaranya untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah, mendorong penggunaan lahan dan bangunan yang lebih efisien, mengurangi spekulasi tanah dan bangunan, dan mendukung pengembangan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia. Untuk membayar PBB, dapat melalui ATM atau internet banking bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, datang langsung ke kantor PBB setempat, atau melalui sistem pembayaran online seperti e-Samsat. Jika tidak membayar PBB, pemilik akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar.
